Pemerataan Pendidikan melalui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah SMAN 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u Kabupaten Dompu
DOI:
https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.443Keywords:
Pemerataan Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Sistem ZonasiAbstract
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi dari kebijakan sistem zonasi PPDB yang menjadi salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan pada sekolah menengah atas di wilayah kecamatan Hu’u kabupaten Dompu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u. Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data dan melakukan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai uji keabsahan data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : 1) terpenuhinya enam variabel Van Meter dan Van Horn dalam implementasi kebijakan sistem zonasi yaitu sebagai berikut : a) Aturan Kepala Disdikpora tentang Juknis Pelaksanaan PPDB SMA/SMK Negeri menjadi standar dan tujuan dari implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA/SMK negeri. Namun, kebanyakan masyarakat ataupun wali murid kurang memahami isi peraturan tersebut. b) segala hal yang diperlukan dalam implementasi kebijakan ini sudah terpenuhi atau tercukupi melalui adanya panitia PPDB yaitu guru, karyawan dan OSIS, serta sarana prasarana yang mendukung; c) komunikasi antar pelaksana sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u serta Disdikpora berjalan dengan lancar melalui adanyaa sosialisasi baik secara langsung maupun melalui grup whatsapp ataupun grup line; d) Dalam pengimplementasian sistem zonasi tidak semua berdasarkan zona daerah siswa, melainkan perengkingan dari hasil nilai UNBK; e) perlunya perbaikan dalam sistem zonasi; dan f) kondisi ekonomi di lingkungan SMA Negeri 1 Hu’u dan SMK Negeri 1 Hu’u rata-rata petani. 2) Dampak positif dari implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA N 1 Hu’u dan SMK N 1 Hu’u yaitu input peserta didik pada sekolah tersebut merata dan meningkatnya motivasi belajar di sekolah favorit, sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu bisa berpengaruh terhadap kehidupan sosial peserta didik dan kesenjangan sosial.
References
Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 105-113.
Amalia, D., Rochim, A. I., & Rahmadanik, D. (2024). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna Menunjang Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469), 4(02), 125-131.
Astomo, P. (2021). Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi. Masalah-Masalah Hukum, 50(2), 172-183.
Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. Attractive: Innovative Education Journal, 2(2), 20-33.
Hidayat, A. (2017). Kesenjangan Sosial Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi. Jurnal Justisi Hukum, 2(1), 15–25.
I Made Candiasa, D. (2013). Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Komunitas Guru Online. Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1), 118–127.
Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7(2c), 735–740. https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633
Mallevi Agustin Ningrum, Suryanti, W. (2022). Jurnal Cakrawala Pendas PENDIDIKAN Abstrak Pendahuluan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 pendidikan yang bermutu (. 8(3), 932–940.
Medcalf, N. A., Hoffman, T. J., & Boatwright, C. (2013). Children’s Dreams Viewed Through The Prism of Maslow’s Hierarchy of Needs. Early Child Development and Care, 183(9), 1324–1338. https://doi.org/10.1080/03004430.2012.728211
Ningrum, M. A. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. Jurnal Cakrawala Pendas, 8(3), 932-940.
Põder, K., Lauri, T., & Veski, A. (2016). Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality ? A Study of Family Background Effect in Estonia , Finland , and Sweden Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality ? A. Taylor and Francis Group, 3831(June). https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1173094
Purwitasari, A. Y. (2012). Implementasi Kebijakan Program Jampersal Di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011. 1–141.
Wahyono, S. B., Hardianto, D., & Agung, A. (2014). Model Pengembangan Belajar untuk Meningkatkan Etos Belajar Siswa Sekolah Menengah di Daerah Pinggiran Provinsi DIY. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, 7(1), 94–103.
Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1(1), 29-37.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.